LIVE TV

Home / Nasional

Sabtu, 19 September 2020 - 13:40 WIB

Pernikahan Dini di Kabupaten Blitar Meningkat di Masa Pandemi

Blitar – Pandemi covid-19 membuat angka perkawinan anak usia dini di Blitar meningkat.

Menurut data Pengadilan Agama (PA) Blitar, pernikahan dini mulai naik signifikan pada bulan Juni lalu. Ada 62 permohonan dispensasi kawin diajukan oleh pasangan di bawah umur. Sementara pada Maret ada 53 permohonan, April ada 29 permohonan dan Mei 14 ada permohonan.

“Sejak Januari sampai Agustus tahun ini, kami terima permohonan dispensasi kawin sebanyak 408. Naik hampir 100 persen dibandingkan tahun 2019 sebanyak 245,” kata Humas PA Blitar, Nur Kholis pada Sabtu (19/9/2020).

Di tahun 2017, perkawinan anak di Blitar ada 207 kasus, 2018 turun menjadi 157 kasus. Namun pada 2019 melonjak menjadi 245 kasus.

Nur Kholis menilai, naiknya angka perkawinan anak terjadi karena dua faktor. Pertama karena berlakunya UU Perkawinan No 1/1974 pada Oktober 2019. UU Perkawinan telah menyepakati usia minimum nikah bagi laki-laki dan perempuan jadi 19 tahun. Kedua karena pandemi COVID-19.

Baca Juga  Positif Terpapar Covid-19, Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo Jalani Isolasi Mandiri

“Revisi UU Perkawinan itu yang utama, karena yang minta dispensasi kawin kebanyakan usia 15 sampai 17 tahun. Kalau karena pandemi, menyumbang 30 persen dari angka kenaikan yang ada,” tuturnya.

Kondisi ini membuat Kemenag Kabupaten Blitar merasa Khawatir. Kebijakan penutupan sekolah dan pemberlakuan belajar di rumah juga menjadi salah satu pemicu maraknya pernikahan dini.

“Kondisi ini diperparah dengan pandemi (COVID-19). Anak tidak ada aktivitas belajar di sekolah, orang tua bingung mencari penghasilan sehingga pengawasan pada anak lemah. Dan pengaruh negatif gadget. Waktu luang anak lebih banyak dan bebas, ini membuat banyak yang terjebak dalam pergaulan bebas,” ungkap Humas Kemenag Kabupaten Blitar, Jamil Mashadi.

Praktik pernikahan dini tetap marak, meskipun pemerintah sudah merevisi batas usia minimal perkawinan di Indonesia menjadi 19 tahun melalui Undang-undang Nomor 19 tahun 2019. Selain itu, ada aturan yang menetapkan penyimpangan batas usia minimal dalam pernikahan hanya bisa dimohonkan dispensasi ke pengadilan.

Baca Juga  Kasatpol PP Pasar Rebo Monitoring Unras Mahasiswa Di Pasar Rebo

Jamil mengaku telah melaporkan kondisi ini kepada Bupati Blitar dan stakeholder terkait. Menurutnya, menyelamatkan generasi muda dari situasi seperti ini merupakan kewajiban bersama. Penting dirumuskan skema pembelajaran yang efektif dan efisien, agar anak mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Dibentuknya kelompok belajar dalam jumlah terbatas di bawah pengawasan ortu dan guru, lanjutnya, bisa dilakukan. Atau meningkatkan peran guru dengan mengunjungi anak didiknya secara berkala. Utamanya, menyadarkan orang tua akan tanggung jawab mendidik anak-anak mereka.

“Pandemi harus jadi pelajaran bagi para orang tua, bahwa tanggung jawab utama mendidik amanah adalah pada diri mereka sendiri. Tidak benar jika diserahkan sepenuhnya pada lembaga pendidikan di luar rumah,” pungkasnya.

Penulis : Anisha Aprilia

Share :

Baca Juga

Nasional

Kapolres Metro Jakarta Selatan Berkomitment Hentikan Penyebaran Covid-19 Dengan Membagikan 50.000 Masker
Antisipasi Wisma Atlet Penuh. Pademangan Jadi Lokasi Tower Baru

Nasional

Antisipasi Wisma Atlet Penuh. Pademangan Jadi Lokasi Tower Baru
Proses hukum Berlanjut, Polda Jabar Kirim Surat Pemanggilan Kedua Kepada Rizieq Shihab

Nasional

Proses hukum Berlanjut, Polda Jabar Kirim Surat Pemanggilan Kedua Kepada Rizieq Shihab

Nasional

Saksikan Rekonstruksi, Kompolnas Sebut Laskar FPI Sejak Awal yang Serang Polisi
PSBB Transisi Jilid 2. Transjakarta Beroperasi Mulai 05.00 sampai 22.00 WIB

Nasional

PSBB Transisi Jilid 2. Transjakarta Beroperasi Mulai 05.00 sampai 22.00 WIB

Nasional

Mensos Usulkan 6 Tokoh Menjadi Pahlawan Nasional
Kejaksaan Kembali Minta Keterangan 2 Orang Korban Terkait Korupsi Dugaan Kredit Fiktif PT Jaztel dan Bank BRI

Nasional

Kejaksaan Kembali Minta Keterangan 2 Orang Korban Terkait Korupsi Dugaan Kredit Fiktif PT Jaztel dan Bank BRI
LPSK Minta Kepolision Selidiki Dugaan Perdagangan Orang terhadap 155 ABK WNI

Kriminal

LPSK Minta Kepolision Selidiki Dugaan Perdagangan Orang terhadap 155 ABK WNI