LIVE TV

Home / Nasional

Sabtu, 19 September 2020 - 13:40 WIB

Pernikahan Dini di Kabupaten Blitar Meningkat di Masa Pandemi

Blitar – Pandemi covid-19 membuat angka perkawinan anak usia dini di Blitar meningkat.

Menurut data Pengadilan Agama (PA) Blitar, pernikahan dini mulai naik signifikan pada bulan Juni lalu. Ada 62 permohonan dispensasi kawin diajukan oleh pasangan di bawah umur. Sementara pada Maret ada 53 permohonan, April ada 29 permohonan dan Mei 14 ada permohonan.

“Sejak Januari sampai Agustus tahun ini, kami terima permohonan dispensasi kawin sebanyak 408. Naik hampir 100 persen dibandingkan tahun 2019 sebanyak 245,” kata Humas PA Blitar, Nur Kholis pada Sabtu (19/9/2020).

Di tahun 2017, perkawinan anak di Blitar ada 207 kasus, 2018 turun menjadi 157 kasus. Namun pada 2019 melonjak menjadi 245 kasus.

Nur Kholis menilai, naiknya angka perkawinan anak terjadi karena dua faktor. Pertama karena berlakunya UU Perkawinan No 1/1974 pada Oktober 2019. UU Perkawinan telah menyepakati usia minimum nikah bagi laki-laki dan perempuan jadi 19 tahun. Kedua karena pandemi COVID-19.

Baca Juga  Satgas Izinkan Penumpang Kereta Api Tes Covid 19 dengan GeNose

“Revisi UU Perkawinan itu yang utama, karena yang minta dispensasi kawin kebanyakan usia 15 sampai 17 tahun. Kalau karena pandemi, menyumbang 30 persen dari angka kenaikan yang ada,” tuturnya.

Kondisi ini membuat Kemenag Kabupaten Blitar merasa Khawatir. Kebijakan penutupan sekolah dan pemberlakuan belajar di rumah juga menjadi salah satu pemicu maraknya pernikahan dini.

“Kondisi ini diperparah dengan pandemi (COVID-19). Anak tidak ada aktivitas belajar di sekolah, orang tua bingung mencari penghasilan sehingga pengawasan pada anak lemah. Dan pengaruh negatif gadget. Waktu luang anak lebih banyak dan bebas, ini membuat banyak yang terjebak dalam pergaulan bebas,” ungkap Humas Kemenag Kabupaten Blitar, Jamil Mashadi.

Praktik pernikahan dini tetap marak, meskipun pemerintah sudah merevisi batas usia minimal perkawinan di Indonesia menjadi 19 tahun melalui Undang-undang Nomor 19 tahun 2019. Selain itu, ada aturan yang menetapkan penyimpangan batas usia minimal dalam pernikahan hanya bisa dimohonkan dispensasi ke pengadilan.

Baca Juga  Diawasi Propam, Polri Pastikan Penyidikan Kasus Penembakan Dilakukan Proffesional

Jamil mengaku telah melaporkan kondisi ini kepada Bupati Blitar dan stakeholder terkait. Menurutnya, menyelamatkan generasi muda dari situasi seperti ini merupakan kewajiban bersama. Penting dirumuskan skema pembelajaran yang efektif dan efisien, agar anak mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Dibentuknya kelompok belajar dalam jumlah terbatas di bawah pengawasan ortu dan guru, lanjutnya, bisa dilakukan. Atau meningkatkan peran guru dengan mengunjungi anak didiknya secara berkala. Utamanya, menyadarkan orang tua akan tanggung jawab mendidik anak-anak mereka.

“Pandemi harus jadi pelajaran bagi para orang tua, bahwa tanggung jawab utama mendidik amanah adalah pada diri mereka sendiri. Tidak benar jika diserahkan sepenuhnya pada lembaga pendidikan di luar rumah,” pungkasnya.

Penulis : Anisha Aprilia

Share :

Baca Juga

Nasional

Bebas Murni, Ba’asyir Dikawal Densus 88 dan BNPT Menuju Kediaman di Sukoharjo
Argo: Sebelum Dilantik, Komjen Paulus Sudah Pamit dan Menyerahkan Jabatannya ke Kapolri

Nasional

Argo: Sebelum Dilantik, Komjen Paulus Sudah Pamit dan Menyerahkan Jabatannya ke Kapolri

Nasional

Sat Lantas Polrestro Jakarta Timur Gelar Aksi Gerakan Memakai Masker Gratis

Nasional

Rumah Sakit Polri Terima 3 Kantong Jenazah Hasil Pencarian Pesawat Sriwijaya Air SJ-182
Puan Maharani: Keselamatan dan Kesehatan Masyarakat Lebih Penting dari Segalanya

Nasional

Puan Maharani: Keselamatan dan Kesehatan Masyarakat Lebih Penting dari Segalanya

Nasional

Demo Berlanjut ! Buruh Menolak UU Cipta kerja dan Menuntut Menaikkan Upah di Daerah

Nasional

Dikunjungi Sandiaga, Kapolri Bahas Penguatan 5 Destinasi Super Prioritas 

Nasional

Turun Langsung Pantau Demo Di Magelang, Kapolda Jateng: Secara Umum Berjalan Kondusif